www.trimegah.com

Investasi Saham Untuk Biaya Kesehatan Anak

Presenter yang akrab disapa Farhan itu nabung saham secara jangka panjang dimulai pada 1996. Saham pertamanya PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM). Belakangan semakin terasa ternyata sangat bermanfaat untuk biaya kesehatan anak.



Mengenal Produk Investasi

Kenalan Dengan Produk Pasar Modal Penunjang Proyek Infrastruktur

8-Mar-2017 10:14:20 WIB | Online | Share
Kenalan Dengan Produk Pasar Modal Penunjang Proyek Infrastruktur

investasiku.co.id - Sejak pemerintahan di bawah presiden Joko Widodo (Jokowi) bekerja, pembangunan infrastruktur memang menjadi salah satu fokus utama. Butuh modal besar tentunya maka bukan sekadar mengandalkan uang negara, swasta dan pasar modal termasuk yang diminta partisipasinya.

Bagi industri pasar modal, dalam bentuk apa saja sih sebenarnya bisa berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur?

Prinsipnya, uang yang digali dari pasar modal memang akan turut mendorong roda ekonomi. Misalnya, perusahaan WXYZ sebagai perusahaan di bidang jasa konstruksi melakukan Initial Public Offering (IPO) alias menawarkan saham kepada publik dan sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Katakan lah uang yang didapat Rp 1 triliun dengan komitmen 80 persen di antaranya untuk modal kerja. Maka sebesar Rp 800 miliar akan membuka peluang tambahan tenaga kerja baru di sektor konstruksi baik dalam rangka membangun jembatan, jalan tol, dan infrastruktur lainnya.

Tapi, seiring bergulirnya program pengampunan pajak (tax amnesty), mulai lebih sering terdengar beberapa produk khusus untuk mendukung berbagai proyek di pasar modal. Terutama proyek infrastruktur.

Di antaranya: Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), Reksa Dana Target Waktu, Dana Investasi Real Estate (DIRE), Dana Investasi Multi-Asset, sampai Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA – SP).

Baca: Produk Ini Mengubah Aset Beku Menjadi Likuid

RDPT, KPD, dan DIRE sebenarnya paling diandalkan untuk menampung dana hasil program tax amnesty. Sebab produk tersebut sudah dikenal secara global sejak relatif lama.

Tentang RDPT

OJK memberi definisi; RDPT adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari Pemodal Profesional, yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada portofolio Efek atau portofolio yang berkaitan langsung dengan proyek, misalkan Sektor Riil, sektor infrastruktur dan lain lain.

Misalnya, RDPT proyek jembatan layang di daerah A. Atau RDPT pembangkit listrik sebesar sekian megawatt di lokasi X, dan beberapa proyek lain yang dianggap potensial.

Maka dalam definisi di atas disebutkan bahwa pemodalnya adalah profesional. Pemodal Profesional adalah pemodal yang memiliki kemampuan untuk membeli Unit Penyertaan dan melakukan analisis risiko terhadap Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Penyertaan Terbatas.

Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas hanya ditawarkan secara terbatas kepada Pemodal Profesional dan dilarang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau dilarang dimiliki oleh 50 (lima puluh) Pihak atau lebih.

Artinya peserta atau pemilik per instrumen RDPT itu dibatasi.

KPD

Dari definisinya, Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) adalah pengelolaan portofolio Efek untuk kepentingan investor tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual, yang disusun sesuai peraturan OJK.

Dari definisinya tertulis bahwa investor yang dapat memiliki KPD bisa perorangan atau sebuah badan hukum.

Di OJK disebutkan Jumlah dana kelolaan awal untuk setiap nasabah pada pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual paling kurang Rp 10 miliar. Jumlah dana kelolaan untuk setiap nasabah dapat mengalami penurunan menjadi kurang dari Rp 10 miliar sepanjang penurunan dimaksud terjadi karena pergerakan harga pasar atas Portofolio Efek.

Manfaat KPD apa saja?

Pertama, Fleksibilitas: Investor bersama dengan Manajer Investasi dapat menentukan kebijakan investasi (portofolio) yang menjadi dasar investasi.

Kedua, Transparan: Adanya penyampaian laporan berkala pada investor tentang perkembangan dana dan/atau Efek yang dikelola.

Investor wajib mengetahui dan memahami aspek risiko yang terkait kontrak pengelolaan dananya.

KPD bukan merupakan produk ritel karena dibuat untuk kepentingan investor tertentu, sehingga hanya bisa ditawarkan langsung oleh perusahaan Manajer Investasi yang menerbitkan dan mengelolanya.

DIRE alias Real Estate Investment Trust (REITs)

Jika rajin membaca berita aksi korporasi pasti mengetahui misalnya belakangan ini perusahaan properti grup Ciputra atau grup Lippo sedang rajin menata asetnya dalam rangka DIRE alias REITs itu.

Jika merujuk definisinya, DIRE atau REITs adalah instrumen investasi berupa surat berharga yang dapat dibeli oleh investor dari perusahaan lahan yasan yang menerbitkan REITs.

Surat berharga ini mirip dengan surat saham yang mencerminkan kepemilikan atas sebuah perusahaan tertentu. Di sejumlah negara, instrumen REITs dibebaskan dari pajak penghasilan.

Struktur REITs mirip dengan reksadana namun penempatan asetnya adalah pada instrumen properti. Instrument properti seperti apa? Properti yang menghasilkan biaya sewa atau dikenal dengan istilah recurring income.

Jadi misalnya begini: grup Ciputra atau grup Lippo punya beberapa aset properti recurring income baik itu hotel, mal, atau perkantoran. Nah aset-aset itu kemudian dikumpulkan dalam satu perusahaan khusus dalam rangka REITs dan itu kemudian yang ditawarkan kepada investor.

Nah baru-baru ini OJK mengumumkan tentang rencana berbagai perubahan regulasi terkait produk pasar modal dalam rangka mendukung proyek infrastruktur itu. Dibuat lebih sederhana dan mudah tentunya.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad, mengatakan sektor jasa keuangan memiliki peran penting dalam menyediakan likuiditas yang sangat berguna menunjang pembiayaan pembangunan melalui non-APBN.

”Ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan terbatas. Sementara pembangunan khususnya infrastruktur membutuhkan pembiayaan besar. Inilah yang mendasari OJK untuk terus meningkatkan peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang,” kata Muliaman dalam keterangan resminya awal Maret 2017.

Untuk memperkuat sisi supply di pasar modal, OJK menyiapkan beberapa ketersediaan ragam produk yang dapat menjadi pilihan investor. Termasuk dan terutama RDPT, DIRE, dan KPD itu.

Antara lain, revisi ketentuan tentang KPD yang mengubah nilai minimum investasi setiap investor dari Rp10 miliar menjadi Rp5 miliar, untuk memberikan kesempatan kepada lebih banyak lagi investor menyusun portofolio secara profesional namun tetap sesuai kebutuhan masing-masing.

Relaksasi ketentuan itu dikeluarkan agar kemudahan berinvestasi pada produk KPD dapat dinikmati tidak hanya oleh investor yang melaksanakan program pengampunan pajak, tetapi juga oleh seluruh investor pasar modal.

OJK, menurut dia, juga sedang merumuskan peraturan mengenai Dana Investasi Infrastruktur, yang nantinya dapat menyalurkan dana investasi kepada proyek-proyek pengembangan infrastruktur publik, baik yang masih berstatus greenfield (praproduksi) maupun yang sudah berjalan.

Other Articles


Copyright @ 2016 Investasiku.co.id, All Rights Reserved