www.trimegah.com

Investasi Saham Untuk Biaya Kesehatan Anak

Presenter yang akrab disapa Farhan itu nabung saham secara jangka panjang dimulai pada 1996. Saham pertamanya PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM). Belakangan semakin terasa ternyata sangat bermanfaat untuk biaya kesehatan anak.



Mengenal Produk Investasi

Banyak Saham Terlantar Sejak Sistem Konvensional Ditinggalkan

31-Jan-2017 14:58:46 WIB | Online | Share
Banyak Saham Terlantar Sejak Sistem Konvensional Ditinggalkan

investasiku.co.id - Setelah sistem perdagangan saham warkat (script) punah seiring pemberlakuan penuh sistem perdagangan saham non fisik (scripless), dampak mulai muncul.

Banyak saham hilang. Banyak saham tak bertuan. Itu terjadi ketika pendataan ulang kepemilikan saham di KSEI, banyak pemilik saham yang tidak menyerahkan bukti kepemilikan.

Baca: Dimana Kah Saham Disimpan?

Alasannya beragam. Ada yang malas mengurus, mungkin karena merasa sahamnya tidak terlalu banyak. Ada investor yang meninggal dunia tapi ahli warisnya tidak meneruskan.

Ada juga yang pindah domisili tapi sulit ditelusuri perpindahannya ke mana. Sementara sang pemilik saham malah cuek, mungkin sudah tidak menganggap sahamnya sebagai harta berharga.

Dari beberapa contoh kasus hampir sejenis seperti itu, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), perusahaan sekuritas, dan bahkan perusahaan tercatat selaku penerbit sahamnya sendiri semakin merasakan banyak saham tercecer tapi tidak ada pemiliknya.

KSEI sebagai bagian dari Self Regulatory Organizations (SRO) yang didirikan sebagai Lembaga Penitipan dan Penyelesaian transaksi paling merasakan bahwa terkait mekanisme Penitipan Kolektif di lembaganya, ada permasalahan yang perlu mendapat perhatian pihak otoritas dan regulator di pasar modal dan juga para pelaku pasar.

Yaitu tentang Unclaimed Assets alias saham tak bertuan itu.

KSEI menyebut Unclaimed Assets atau aset terlantar alias tak bertuan adalah aset berupa Efek atau dana milik nasabah Pemegang Rekening KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian, yang tidak diklaim oleh nasabah atau Emitennya sudah delisting (tidak tercatat lagi di bursa) dan tidak ada pihak yang mewakili Emiten.

Kondisi pertama terjadi karena Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sudah tidak dapat menghubungi nasabahnya, padahal nasabah tersebut masih memiliki aset yang dititipkan di KSEI.

Kondisi semakin rumit apabila Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tersebut telah dibubarkan, dengan demikian terjadi pengalihan kewajiban penyimpanan aset nasabah dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana KSEI akan menyimpan aset tersebut dalam suatu rekening tampungan.

Kondisi kedua terjadi karena Emiten atau Penerbit Efek tidak memberikan informasi mengenai status dan perubahan identitas perusahaannya, seperti alamat, pengurus, maupun identitas lainnya.

KSEI merasa hal itu menghambat dalam melakukan kegiatan administrasi Efek yang dititipkan ke KSEI oleh Emiten atau Penerbit Efek tersebut.

Berdampak juga kepada investor yang harus dilindungi kepentingannya sebagai Pemegang Efek.

Pada 2014 saja KSEI mencatat terdapat sekitar 13 ribu Sub Rekening yang terkait dengan 38 saham yang Emitennya sudah delisting dan tidak beroperasi.

Sebanyak 38 saham emiten tersebut tidak dapat dihubungi, sehingga saham tidak dapat ditransaksikan maupun dikonversikan ke dalam bentuk warkat.

PT Trimegah Sekuritas juga merasakan persoalan aset tak bertuan itu. Perusahaan sekuritas Anggota Bursa (AB) itu mencatat di perusahaannya saja saat ini ada sebesar Rp 3 miliar dana yang tidak diketahui pemiliknya.

Umumnya hal itu terjadi saat perpindahan dari saham kertas (script) menjadi elektronik (scripless). ”Kami masih memiliki kendala untuk mengakses data nasabah. Bisa karena mereka sudah pindah, namanya salah, dan ada banyak data yang identifikasinya masih sulit,” ucap Direktur Utama Trimegah Sekuritas, Stephanus Turangan, November 2016.

Maka Trimegah menjadi broker pertama yang menyambut baik salah satu solusi atas persoalan itu yaitu dengan memanfaatkan data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Belakangan ini industri pasar modal memaksimalkan data dan teknologi pada KTP-el. Selain akan memudahkan dalam akuisisi nasabah baru, data penduduk resmi itu bisa digunakan untuk melacak dana “nganggur” yang tidak diketahui pemiliknya.

Sebanyak 100 perusahaan di industri pasar modal melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), pada 22 November 2016.

Other Articles


Copyright @ 2016 Investasiku.co.id, All Rights Reserved